MANAJEMEN BK di SEKOLAH
A.
Latar belakang masalah
Pelaksanaan
layanan bimbingan konseling tidak
mungkin akan terselenggara dan tercapai bila tidak memiliki suatu system
pengelolaan (manajemen) yang baik dan bermutu dalam arti dilakukan secara
jelas, sistematis, dan terarah. Mengenai arti manajemen itu sendiri Stoner
(1981) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
“Management is the process of planning, organizing, leading and
controlling the efforts of organizing members and of using all other
organizational resources to achieve stated organizational goals”
Bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan untuk mewujudkan
perkembangan manusia secara opimal baik secara kelompok maupun individual
sesuai dengan hakikat kemanusiaannya dengan berbagai potensi, kelebihan dan
kekurangan, kelemahan, serta permasalahannya.
Oleh karena itu pelaksanakan
manajemen bimbingan dan konseling harus dirumuskan secara siap baik dari segi
program pelayanan bimbingan dan konseling, meneliti hal-hal apa sajakah yang
dibutuhkan oleh para siswa, materi-materi yang harus diajarkan untuk membentuk
kesiapan siswa, satuan layanan dan kegiatan dalam bimbingan dan konseling,
dapat merumuskan dengan baik tatalaksana bimbingan dan konseling, dan
mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.
Agar pelayanan
bimbingan dan konseling dapat berjalan secara optimal maka konselor sekolah memerlukan
kegiatan manajerial yang baik, dan kemampuan manajerial sesungguhnya merupakan
salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh konselor sekolah. Permendiknas
No 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
menyatakan bahwa seorang konselor sekolah harus menguasai semua kompetensi yang
telah ditentukan, salah satu kompetensi yang wajib dikuasai adalah kompetensi
profesional ke 13-15 yaitu seorang konselor dituntut mampu melakukan manajemen
bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling adalah segala
aktivitas yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
evaluasi di bidang bimbingan dan konseling.
Manajemen
bimbingan dan konseling sangatlah penting dalam pelayanan bimbingan dan
konseling, karena manajemen bimbingan dan konseling terkait dengan program
bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kondisi nyata peserta didik.
Dengan manajemen bimbingan dan konseling yang baik maka kualitas proses dan
hasil layanan bimbingan dan konseling juga dapat meningkat dimana berujung pada
kualitas sekolah yang baik pula.
Akan tetapi dalam
pelaksanaanya aspek managemen ini masih banyak diabaikan sehingga menimbulkan
permasalahan terutama dalam pengelolaan layanan bimbingan dan konseling.
Diantara permasalahan yang banyyak muncul di sekolah terkait managemen
bimbingan konseling adalah
1
Kedudukan
dan peran Bimbingan Konseling di sekolah termasuk jjuga posisi organisasi
bimbingan konseling dalam struktur organisasi sekolah. Pertanyaan yang sering
muncul adalah apakah struktur bimbingan konseling ini di bawah kesiswaan atau
langsung dibawah kepala sekolah. Hal ini sering menimbulkan masalah terkait
dengan tugas-tugas yang diberikan kepada guru bimbingan konseling. Di beberapa tempat
apabila BK diletakkan di bawah kesiswaan
banyak tugas-tugas kesiswaan yang tidak relevan dengan tugas BK, dibebankan
kepada para guru BK. Misalnya saja dari
mencatat skor pelanggaran siswa sampai memberikan hukuman kepada siswa.
2
Masih
banyak guru bimbingan konseling tidak berlatar belakang pendidikan bimbingan
konseling.
3
Penyususnan
dan pelaksanaan program bimbingan konseling yang belum memanfaatkan system
managemen yang baik. Diantara permasalahan tersebut adalah: (a) masih sedikit program yang disusun berdasarkan assesmen kebutuhan, (c) layanan klasikal
diberikan pada kelas tertentu dan tidak teratur, (d) mayoritas layanan klasikal
dilakukan secara terputus-putus baik materi dan waktunya, dan (e) evaluasi yang
dilakukan berdasarkan kesan bukan data.
4
Adanya
kebijakan sekolah akan ketiadaan jam BK yang berarti kegiatan BK lebih banyak
dilaksanakan di luar jam pembelajaran yang berakibat pada kurang optimalnya
pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sehingga siswa kurang berkembang
secara optimal.
Beberapa permasalahhan di atas menunjukkan bbahwa pengelolaan
bimbingan dan konseling disekolahan belum berjalan baik. Diperlukan kajian
untuk memperoleh gambaran bagaimana manajemen yang efektif dan efisien sehingga
bimbingan konseling disekolah semakin kuat posisinya dan mambu meningkatkan
mutu sekolah
B. Identifikasi
Masalah
Secara umum beberapa masalah yang bisa disimpulkan dalam
pengelolaan
bimbingan konseling khususnya di sekolah adalah sebagai berikut:
1
Peran dan kedudukan bimbingan konseling dalam
struktur organisasi sekolah
2
Sumber Daya Manusia bimbingan konseling. Dalam
hal ini banyak guru bimbingan konseling yangng tidak berlatar belakang bk
3
Pengelolaan Program Bimbingan Konseling yang
belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip managemen yang baik
C. Pembahasan
1.
Kedudukan yang
Jelas Konselor/Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah.
Secara landasan
hukum kedudukan konselor dalam sistem pendidikan nasioanl Keberadaan konselor
dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi
pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor,
widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6).
Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2008, menyatakan bahwa konteks tugas
konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi
dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk
mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum.
Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah
pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur
pendidikan formal dan nonformal.
Kedudukan yang
jelas peran guru bimbingan dan konseling di sekolah akan berpengaruh dalam
pelayanannya pada siswa. Kedudukan yang jelas dalam arti, peran di sekolah
jelas. adanya dukungan system sekolah. sekolah memfasilitasi adanya ruang yang
memadai, adanya alokasi waktu untuk guru bimbingan dan konseling sekolah untuk
menerapkan layanan kepada siswa, adanya kolaborasi yang baik antara kepala
sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, dan staf tata
usaha.
Dengan adanya
kejelasan kedudukan konsleor di sekolah dan dukungan system sekolah yang kuat
akan mengoptimalkan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling
kommprehensif di sekolah. Namun jika tidak ada kejelasan dan dukungan yang kuat
dari sistem di sekolah maka, sebagus apapun program yang dibuat tidak akan
optimal pelaksanaannya pada siswa dan hanya akan sebatas pada program yang
ideal saja tidak sampai pada implementasinya yang baik.
2.
Sistem
Manajemen Program Bimbingan dan Konseling Komprehensif
Dengan adanya dukungan system yang kuat
terutama dari sekolah maka dapat disusun Sistem manajemen program bimbingan dan
konseling komprehensif sebagai berikut :
a. Kesepakatan
Personil utama
pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah konselor (guru bimbingan dan
konseling) dan staf administrasi bimbingan dan konseling sedangkan personil
pendukung pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait
dalam pendidikan (kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf
administrasi). Masing-masing personil tersebut, sepakat untuk melaksanakan
tugas-tugas khusus dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling.
b. Dewan
Penasihat
Dewan penasihat adalah kelompok perwakilan dari
orang yang ditunjuk untuk memberikan saran dan membantu keberhasilan program
layanan bimbingan dan konseling komprehensif. Dewan ini memberikan advokasi,
evaluasi dan merekomendasikan prioritas dan cara-cara untuk meningkatkan
program layanan bimbingan dan konseling komprehensif selanjutnya (Arizona Department of Education, 2003:15).
c. Penggunaan
Data
Program bimbingan dan
konseling komprehensif didukung oleh data. Penggunaan data di dalam layanan bimbingan
dan konseling akan menjamin setiap peserta didik memperoleh manfaat dari
layanan bimbingan dan konseling (Montana School Counselor Association,
2004:20). Manajemen data dilakukan secara manual maupun komputer. Database
siswa dibangun dan dikembangkan agar perkembangan setiap siswa dapat
dengan mudah dipantau. Adapun pengunaan data yang bisa dipakai yaitu bisa dari
data pribadi, ITP, DCM, sosiometri, studi habit, dan lain sebagainya.
d. Penggunaan
Waktu
Perencanaan waktu ini didasarkan kepada isi
program dan dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh konselor. 80% waktu
digunakan untuk melayanai peserta didik secara langsung dan 20% digunakan untuk
dukungan manajerial. Porsi waktu untuk peluncuran masing-masing komponen
program ditetapkan sesuai dengan pertimbangan sekolah.
e. Kalender
Memuat perencanaan program tahunan, bulanan,
harian, dan rencana evaluasi.
3.
Akuntabilitas
Progam Bimbingan dan Konseling Komprehensif
Akuntabilitas disini adalah evaluasi program
bimbingan dan konseling yang telah dibuat. Menurut Gysber & Henderson,
2006: 323) akuntablitas sistem layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai
berikut :
a. Evaluasi Program
Menilai tingkat pengimplementasian program BK
b. Evaluasi Kinerja Konselor
Mengukur kinerja konselor dalam melaksanakan kegiatan
BK
c. Evaluasi Hasil
Menilai outcome dan impact dari suatu program
4.
Konselor
Sekolah Sebagai Administrator Program
Menurut Herr (2006 : 66) Konselor Profesional
sebagai Administrator. Dalam banyak hal, konselor sekolah, yang menjadi
administrator dari sekolah atau program bimbingan konseling sekolah di distrik
sekolah atau bangunan sekolah, adalah administrator dari program konseling
sekolah biasanya seorang manajer menengah yang mewakili dan menyediakan
kepemimpinan dan manajemen; untuk para konselor sekolah lainnya di sekolah
kabupaten atau gedung sekolah. Biasanya, bagaimanapun, administrator dari
program konseling sekolah memiliki otonomi terbatas karena kelembagaan lainnya
tingkat administrator (misalnya, kepala sekolah, pengawas layanan asisten murid
personel, di mana konseling sekolah sering dimasukkan) juga memiliki pengawasan
umum atau otoritas untuk konseling sekolah atau program bimbingan.
Administrator pada tingkat kelembagaan juga dapat memegang anggaran untuk
program konseling atau diharapkan untuk menyetujui semua pengeluaran program.
5.
Peran Serta
Kepala Sekolah
Kepala sekolah merupakan pucuk kepemimpinan di
sekolah. Berbagai kebijakan yang ada di sekolah ada di tangan ke kepala
sekolah. Adanya ruangan yang memadai, adanya jam mengajar bagi konselor
sekolah, sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah yang
memandang fungsi konselor cukup penting, telah menyadari bahwa keberadaan
konselor sebagai “helping professions”
bagi siswa. Namun jika kepala sekolah tidak memiliki pandangan yang luas
tentang bidang kerja guru bimbingan dan consoling tidak mustahil kedudukan
konselor di sekolah “terpinggirkan”.
D.
Kesimpulan
Dalam menjalankan Layanan Bimbingan Konseling di sekolah,
agar memperoleh hasil sesuai tujuan maka diperlukan penguatan sistem manajamen bimbingan konseling. Dalam mengelola
program bimbingan konseling disarankan menggunakan pendekatan program bimbingan dan konseling
komprehensif. Sistem ini dapat
diterapkan dengan baik dengan catatan dukungan dari sekolah baik. Adanya
fasilitas bagi guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan, dan adanya
kolaborasi yang aktif antar personl sekolah.
Daftar Pustaka
Arizona Department of Education.
(2003). The Arizona Model for School
Guidance and Counseling. Arizona: Arizona Department of Education.
Departemen Pendidikan Nasional.
(2007). Penataan Pendidikan Profesional
Konselor dan Layanan Bimbingan Konseling
Dalam Jalur Pendidikan
Formal. Bandung: Penerbit
UPI.
Mamat Supriatna. 2011. Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi.
Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
Sugiyo. 2011. Manajemen Bimbingan
Konseling di Sekolah. Semarang : Widya Karya.
Achmad Juntika Nurihsan. 2009.
Strategi Layanan Bimbingan Konseling. Bandung : PT Reifika Aditama.
Syamsu Yusuf L.N. 2009. Program
Bimbingan Konseling di Sekolah. Bandung : Rizqi Press
0 komentar:
Posting Komentar